Categories: HUKUM & KRIMINAL

NGO – JPK Korwil Lampung Timur dan Kota Metro Meminta Bupati Lampung Timur Memperketat Pengawasan Realisai Anggaran Infrastruktur

LAMTIM, ForRakyat.co.id-Non Govermenn Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK) kordinator Wilayah (Korwil) Lampung Timur dan Kota Metro Meminta Bupati Lampung Timur Drs.Dawam Raharjo.M.Si Memperketat Pengawasan Realisai Anggaran Infrastruktur.

Terutama yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang dikucurkan dari APBN pemerintah Pusat yang akan direalisasikan tahun ini dan Mendatang agar teknis dilapangan lebih baik dari sebelumnya sekaligus Meminta Aparat Penegak Hukum Lembaga Anti Rasuah dalam Hal ini Dikrektorat Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Menurunkan Tim Untuk Supervisi Serta Melakukan Audit dilapangan tekait realisasi Program Infrastruktur Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 senilai Rp.33.308.554.595,- yang Patut diduga Bermasalah Secara Teknis tidak sesuai Bestek Pekerjaan serta terindikasi adanya Monopoli Persaingan Usaha.

Demikian diungkapkan Oleh Ketua Kordinator Wilayah Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi ( NGO – JPK) Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Sidik Ali S.Pd.I didampingi sekretaris Wilayah Damiri,Ketua Bidang Balitbang Darmawan Saputra.SH,Ketua Bidang ASN,Regulasi dan Perundang-undangan Samsi.SIP dikatornya Jl.Ki Mas Putra No.25 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur Desa Sukadana Ilir.

Dilanjutkannya,”Setiap Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke daerah Harus dapat dipertanggung Jawabkan Secara Bekesinambungan Pembangunan Infrastuktur tersebut akan Berdampak pada Koneksifitas Perkonomian Masyarakat Alasan NGO – JPK Meminta KPK Melakukan Cross Ceck Langsung Kelampung Timur Untuk Memastikan Bahwa Setiap Anggaran Negara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Terealisasi dengan Baik dan dapat dinikmati dan dirasakan Langsung oleh Masyarakat.Apabila disinyalir serta ditemukan Indikasi Perbuatan Melawan Hukum apalagi Secara Terang-Terangan, Tersruktur,Sistematis dan Masif (TSM).

Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN)dalam hal ini Merugikan Keuangan Negara,Persekongkolan dan Pemufakatan Jahat dalm Proses Lelang (Tender) Menabrak Undang-dan (UU) dan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi yang Menjadi Rambu-rambu dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,Unsur Memperkaya diri sendiri Kelompok dan Golongan,Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang,Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (Money Loundering).

Penggelembungan Anggaran (Mark Up),Serta Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan oleh karena itu suatu Perbuatan yang Merugikan dan berimbas kehidupan sosial masyarakat Umum Harus ditindak Tegas karena Kejahatan Korupsi Masuk dalam Katagori Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang dapat Merontokkan sendi-sendi Perekonomian Negara oleh karenanya setiap Dugaan Kasus Korupsi Penegak Hukum Harus Mampu Menuntaskan secara Cepat dan Simultan serta Siapapun yang Terlibat Baik Itu Korporasi (swasta).

Pejabat Negara dan Pihak-pihak Terkait yang Bertanggung Jawab harus dimintai Pertanggung Jawaban Karena setiap warga negara sama dimata hukum (Equality Before the Law) dan harus berjalan sesuai Relnya (Rule of Law) sesuai dengan Semangat Pemerintah Pusat dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

NGO-JPK dalam Dua hari Kedepan Akan Mengirimkan Surat Secara Resmi dan Melalui e-mail kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) digedung Merah Putih,dan tidak Menutup Kemungkinan dengan Penegak Hukum lain. (Darmawan)

R R

Share
Published by
R R

Recent Posts

Diduga Tanpa Papan Plang Informasi dan Pengawasan, Warga Sebut Proyek Siluman

TUBABA|ForRakyat.Co---Pekerjaan pembangunan drainase/siring yang berlokasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang…

15 jam ago

ALIANSI JAGA HUTAN LAMPUNG SURATI DINAS PERKIM BANDAR LAMPUNG, MINTA PEMBANGUNAN DI KAWASAN RTH WAY DADI DAN WAY HALIM DIHENTIKAN

BANDAR LAMPUNG|ForRakyat.Co– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta…

2 hari ago

Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru Telah Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Juli-September 2026

TUBABA|ForRakyat.Co--Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi…

2 hari ago

Palsukan Surat Izin Keramaian Mengatasnamakan Polsek, Oknum Wartawan Di Tulang Bawang Ditetapkan Tersangka

TULANGBAWANG|ForRakyat.Co – Aksi pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan institusi kepolisian berhasil diungkap jajaran Satuan…

2 hari ago

Gempita Gelar Aksi Desak Kejari Tulang Bawang Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya

Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)…

3 hari ago

Polisi Menyapa Lewat Rri, Polres Tulang Bawang Gencarkan Upaya Berantas Kampung Rawan Narkoba

Tulang Bawang|ForRakyat.Co– Komitmen memberantas peredaran narkotika terus diperkuat Polres Tulang Bawang. Kali ini, Satresnarkoba Polres…

5 hari ago