TUBABA,FORRAKYAT.CO.ID-Agenda Hearing Dengar pendapat Lintas komisi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung menyikapi pelemik CSR Bersama pihak perusahaan Pabrik singkong PT BTI Tiyuh karta Belum menemukan Titik penyelesaian ke warga.
Rapat dengar pendapat (Hearing) yang dipimpin oleh ketua komisi satu DPRD Tubaba yantoni, serta gabungan komisi eksekutif, Bapeda, koperindag, Disnakertrans, serta camat ,empat kepalo tiyuh yang ada di wilayah kecamatan TBU tersebut berlangsung di ruang rapat komisi lll di tunda lantaran pimpinan perusahaan PT BTI tidak hadir
Dalam forum Hearing Yantoni, ketua Komisi l DPRD mempertanyakan terkait penjelasan CSR, empat yunit kenderaan mobil ambulance yang dijanjikan pihak perusahaan akan diberikan kepada masyarakat empat tiyuh yang ada di kecamatan TBU, pada kamis (13/10/2022)
“kami butuhkan kejujuran pihak perusahaan selain bantuan sosial mobil ambulance dan surat izin perusahaan, serta limbah sudahkah ada standarnya. kami akan turun kelapangan untuk mengecek kelengkapannya kami mau tahu tentang legal perusahaan,” cetus yantoni.
Semementara dalam sisi tanya jawab Empat kepalo tiyuh diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat menyikapi masalah soal keluhan bantuan sosial dari perusahaan PT BTI selama ini
di anggap tidak pernah ada.
Ahmad Satiri,kepalo tiyuh karta dalam kesempatannya mengatakan sejak beroperasinya perusahaan PT BTI berjanji akan mensejahterakan masyarakat, potongan singkong akan di kecilkan
” Janji dulu tidak ditepati jangan seenaknya saja membangun perusahaan tapi tidak mikirikan kami selaku masyarakat
Dia juga membeberkan keberadaan dari perusahaan pabrik singkong tersebut masyarakatnya terdampak oleh bauk limbah yang tak sedap
” Saya kurang paham belum standard atau tidaknya soalnya baunya masih bertebaran busuk, serta belum adanya surat izin,”
tuturnya
Hal senada disampaikan Laili selaku kepala Tiyuh Gunung Katun Tanjungan juga menyampaikan terkait limbah serta kompensasi terhadap masyarakatnya selama ini belum pernah ada.
“kalau limbahnya masih bertebaran baunya hingga di tiyuh kami, kemudian soal kompensasi terhadap masyarakat selama saya menjabat belum pernah adanya bantuan bentuk apapun dari PT BTI ,ungkap Laili.
Saidah kepalo tiyuh gunung katun malay menyampaikan bahwa perusahaan tersebut seharusnya melibatkan tenaga kerja dari masyarakat juga.
“Warga saya yang di pekerjaan di PT tersebut hanya dua orang itupun hanya sebagai security, begitu juga soal CSR tunjangan hari raya untuk warga saya, dari pertama perusahaan berdiri belum pernah ada,” urainya.
zaidan Berharap soal Bantuan ambulan harus di salurkan semua, biar gak ada kecemburuan sosial masyarakat
” Kami tegaskan jika tahun 2023 empat tiyuh penyangga diantaranya tiyuh karta, kagungan ratu, gunung katun tanjungan, serta gunung katun malay harus dapat semua,”
pintanya
Tak ketinggalan kepala Tiyuh kangungan Ratu mengeluhkan tentang onggok yang harus beli dan harganya pun terlalu mahal di jual oleh perusahaan tersebut.
“Mengapa onggok singkong malah di jual mahal soalnya warga saya beli perlu untuk bahan pangan ternak sapi, tolonglah onggok jangan di jual belikan kalau bisa di salurkan untuk ternak kami,” harap Nur Rohman
kemudian wakil ketua l DPRD Tubaba,Busroni menegaskan kepada pihak pimpinan perusahaan bisa hadir dalam jadwal hearing yang sudah ditentukan sebalumnya.
” Hearing hari ini saya pastikan tidak akan menemukan titik penyelesaian karena pihak perusahaan hanya mengirimkan perwakilan aja, akhirnya tidak bisa menyimpulkan tentang keluhan masyarakat, apalagi memutuskan soal CSR kepada masyarakat empat tiyuh penyanggah.cetusnya.
Dia juga menekankan Masalah onggok jangan dijual dengan harga umum minimal di berikan kepada masyarakat empat Tiyuh yang mempunyai ternak sapi,
“onggok kok dijual belikan baiknya diberikan saja atau harga yang murah dengan masyarakat,”
pintanya
Dalam kesempatan tersebut Rita salah satu perwakilan Bapeda tubaba menyatakan perusahaan PT BTI belum ada laporan atau respon mau pun lewat lisan ke pada Bapeda terkait bantuan Sosial.
” kalau benar CSR nya sudah di salurkan kepada masyarakat setempat, harus ada laporan kepada kami tetapi hingga saat ini belum ada data yang masuk,
singkatnya.
Kemudian Iwan setiawan Camat Tbu meminta kepada pihak perusahaan yang ingin memberikan bantuan empat unit kendaraan ambulance kepada tiyuh penyanggah yang di janjikan pada tanggal 20 juni kalau bisa di relesasikan secepatnya.
“Pihak PT BTI akan memberikan empat ambulance, tapi akan memberikan dua unit dulu itupun tahun depan, saya berharap kalau bisa empat unit ambulans itu di penuhi semua tahun depan,” harap Iwan Setiawan.
Paisol selaku komisi tiga DPRD Tubaba menerangkan bahwa pihak perusahaan jangan se- enaknya saja dalam memberikan harga singkong serta potongan yang membuat petani tubaba sengsara.
“kalau bisa harga di naikan potongan di kecilkan, jangan harga singkong malah di turunkan potongan dibesarkan itu bikin masyarakat susah ,” ujar Paisol.
Sukardi pun selaku anggota DPRD setempat menegaskan kepada pihak perusahaan jangan hanya memperkaya diri sendiri dan membikin masyarakat sengsara.
“Cuma perusahaan BTI sendiri yang gak ada toleransinya, hanya memperkaya diri sendiri, untuk onggok harus berikan kepada masyarakat yang punya ternak, dan saya berharap untuk Bapeda harus tindak tegas pihak perusahaan,” tegas Sukardi.
Ironisnya saat Dwi Yuniarto HDR dari perusahaan tersebut saat di mintai keterangan olah sejumlah wartawan terkait persoalan CSR yang dipertanyakan masyarakat,
dirinya enggan berkomentar.
” Maaf No komen,” ucapnya sambil meninggalkan ruangan pergi menghindar.
Pantauan dalam forum Hearing Dengar pendapat ditunda hingga belum ada kesimpulan di karenakan pihak perusahaan yang di wakilkan oleh Dwi Yuniarto sebagai HRD tidak bisa memberikan keputusan
terkait keluhan masyarakat empat tiyuh tersebut, DPRD setempat berharap kepada pimpinan perusahaan dapat hadir dalam Hearing berikutnya yang akan dijadwalkan kembali.(Jau)
Comment