Categories: KABAR AKTUAL

Upaya Tindak Lanjut Pemberitaan yang Beredar, LSM LIPAN Minta Klarifikasi PT. Telkom Indonesia Tbk

JONI ZANTONI
( Ketua Harian DPP LIPAN Kabupaten Tulangbawang )

ForRakyat.co, Tulangbawang– Menindaklanjuti pemberitaan media beberapa hari yang lalu tentang pengerjaan pemasangan tiang dan Kabel PT. Telkom Indonesia Tbk yang di duga “asal jadi”, Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Kabupaten Tulang Bawang layangkan surat kepada pimpinan PT. Telkom Indonesia Tbk.

Surat tersebut berisikan mengenai penemuan kejanggalan/dugaan adanya indikasi Pemasangan Tiang dan Kabel oleh PT. Telkom Indonesia Tbk yang dilaksanakan di Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan Rawa Jitu Utara Wilayah Kabupaten Mesuji tidak sesuai dengan kontrak maupun spesifikasi kecakapan dari Rekanan Telkom yang kurang baik.

Adapun dugaan yang dimaksudkan yaitu pemasangan tiang kabel kedalamnya tidak sesuai aturan dimungkinkan akan roboh, pengecoran tiang yang tertanam di tanah 20 cm diduga adukanya kurang semen , surat tugas yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk pada pelaksana pekerja sudah kadaluarsa atau tidak berlaku serta PT. Telkom Indonesia Tbk tidak cermat dalam memilih rekanan kerja.

“Tujuan dari surat tersebut yakni Lembaga LSM LIPAN ingin klarifikasi, tentang kebenaran berdasarkan pantauan dan informasi yang di dapat di lapangan,”ungkap Joni Zantoni selaku Ketua Harian DPP LIPAN.

“Menyikapi permasalahan ini, pada surat tersebut disampaikan bahwa jika dalam waktu 3×24 jam hari kerja tidak ada tanggapan maka permasalahan ini akan di sampaikan/laporkan kepada pihak yang berwajib,” lanjutnya.

“Hak dalam menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum baik di Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka Kami berpedoman kepada Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Ormas/LSM, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dari KKN serta PP-RI Nomor 71 tahun 2001 pasal (2) ayat (2) peran serta Masyarakat dan LSM berhak memperoleh Jawaban,” jelasnya.(Tim)

R R

Share
Published by
R R

Recent Posts

Diduga Tanpa Papan Plang Informasi dan Pengawasan, Warga Sebut Proyek Siluman

TUBABA|ForRakyat.Co---Pekerjaan pembangunan drainase/siring yang berlokasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang…

15 jam ago

ALIANSI JAGA HUTAN LAMPUNG SURATI DINAS PERKIM BANDAR LAMPUNG, MINTA PEMBANGUNAN DI KAWASAN RTH WAY DADI DAN WAY HALIM DIHENTIKAN

BANDAR LAMPUNG|ForRakyat.Co– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta…

2 hari ago

Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru Telah Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Juli-September 2026

TUBABA|ForRakyat.Co--Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi…

2 hari ago

Palsukan Surat Izin Keramaian Mengatasnamakan Polsek, Oknum Wartawan Di Tulang Bawang Ditetapkan Tersangka

TULANGBAWANG|ForRakyat.Co – Aksi pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan institusi kepolisian berhasil diungkap jajaran Satuan…

2 hari ago

Gempita Gelar Aksi Desak Kejari Tulang Bawang Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya

Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)…

3 hari ago

Polisi Menyapa Lewat Rri, Polres Tulang Bawang Gencarkan Upaya Berantas Kampung Rawan Narkoba

Tulang Bawang|ForRakyat.Co– Komitmen memberantas peredaran narkotika terus diperkuat Polres Tulang Bawang. Kali ini, Satresnarkoba Polres…

5 hari ago