Categories: SENI & BUDAYA

Ketua Umum Majelis Penyimbang Adat Lampung Kabupaten Lampung Timur Imbau Agar Semua Pihak Menahan Diri Tidak Mengeluarkan Statement yang Menimbulkan Kegaduhan

LAMPUNGTIMUR,FORRAKYAT.CO.ID- Ketua Umum Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Lampung Timur‏ Sidik Ali,S.Pd.I (Glr.Suttan Kiyai) Berharap semua pihak menahan diri untuk tidak mengeluarkan statement yang dapat Menghadirkan persepsi dan interpretasi serta spekulasi sehingga Menimbulkan polemik dan kegaduhan ditengah masyarakat.

Himbauan tersebut seiring Viralnya Komentar Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Hairul Azam Menyangkut ” Pengobatan Gratis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) sangat tidak Mendidik dan dipaksakan ” melalui Media Tiktok beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu Ketum MPAL meminta Bupati Lampung Timur Drs.Dawam Raharjo Mencopot dan Memberhentikan Hairul Azam dari jabantanya selaku Plt.Kadis Kesehatan karena diaggap telah menciptakan polemik dan kegaduhan ditengah Masyarakat luas.

Perlu digaris bawahi MPAL tidak dalam posisi menjadi Tim Pembela pihak siapapun dan tidak Terafiliasi dengan Partai Politik manapun.MPAL memiliki Pendapat dan sikap serta Prinsip Organisasi sendiri.kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk masa depan kabupaten ini.

Dilanjutkan pria dengan sapaan SA yang juga Menjabat Ketua KADIN Lampung Timur ini,Selain Bidang Pendidikan Program Pelayanan kesehatan Masyarakat merupakan Program Prioritas Vital Negara yang sangat Urgent.Ini Perintah Undang-undang tidak boleh dinafik-kan apalagi dihilangkan.Negara harus hadir untuk menyelamatkan setiap nyawa rakyatnya dan melindungi segenap tanah tumpah darah Ini bunyi salah pasal yang termaktum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.

Kesehatan,jaminan sosial merupakan Hak Dasar juga bagian dari Hak Azasi setiap warga Negara dimana wajib Hukumnya Negara memenuhi dan menjalankan kewajiban hajat tersebut dalam rangka memenuhi amanat sila ke-5 Pancasila yakni ” Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat indonesia ”
Menghilangkan Hak Dasar rakyat yang sudah tertuang baku dalam undang-undang berarti melawan dan melanggar Perintah undang-undang dan Konsekwensinya bisa di-impacment (dimakzukan) dan dapat dipidana.
Apalagi dalam Keadaan suatu hal Kegentingan yang sifatnya memaksa contoh seperti wabah pandemi Covid-19 yang melanda Global.

Pemerintah dapat mengeluarkan dan Mengambil kebijakan kendati sedikit Bergesekan dengan sebuah peraturan bukan berarti untuk dimaksudkan menyerempet atau melanggar Undang-undang tetapi pada prinsipnya dalam sistem Hukum Ketata Negara-an “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi dan diatas segalanya ” sehingga dalam hal ini Negara tidak boleh behitung dan berbicara untung Rugi dan Negara diharamkan menjadikan rakyatnya sebagai lahan Berbisnis Ruang Pendapatan Negara ada pada kanal berbeda melalui BUMN/BUMD.

Begitupulah hajat dasar rakyat tidak boleh dipersulit dengan Birokrasi Administrasi yang berbelit-belit,KTP dan KK adalah bentuk pengakuan negara terhadap keabsahan status warganya diperpendek hirarki birokrasinya administrasinya akan lebih baik. (Wan)

R R

Share
Published by
R R

Recent Posts

Diduga Tanpa Papan Plang Informasi dan Pengawasan, Warga Sebut Proyek Siluman

TUBABA|ForRakyat.Co---Pekerjaan pembangunan drainase/siring yang berlokasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang…

15 jam ago

ALIANSI JAGA HUTAN LAMPUNG SURATI DINAS PERKIM BANDAR LAMPUNG, MINTA PEMBANGUNAN DI KAWASAN RTH WAY DADI DAN WAY HALIM DIHENTIKAN

BANDAR LAMPUNG|ForRakyat.Co– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta…

2 hari ago

Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru Telah Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Juli-September 2026

TUBABA|ForRakyat.Co--Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi…

2 hari ago

Palsukan Surat Izin Keramaian Mengatasnamakan Polsek, Oknum Wartawan Di Tulang Bawang Ditetapkan Tersangka

TULANGBAWANG|ForRakyat.Co – Aksi pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan institusi kepolisian berhasil diungkap jajaran Satuan…

2 hari ago

Gempita Gelar Aksi Desak Kejari Tulang Bawang Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya

Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)…

3 hari ago

Polisi Menyapa Lewat Rri, Polres Tulang Bawang Gencarkan Upaya Berantas Kampung Rawan Narkoba

Tulang Bawang|ForRakyat.Co– Komitmen memberantas peredaran narkotika terus diperkuat Polres Tulang Bawang. Kali ini, Satresnarkoba Polres…

5 hari ago