Categories: KABAR AKTUAL

Kapolda Lampung Imbau Warga Anak Tuha Duduki Lahan HGU PT BSA Bersikap Kooperatif

Bandar Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf mengimbau masyarakat tiga kampung di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah masih menduduki dan menguasai lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Helfi menegaskan, lahan diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat Kampung Negara Aji Tua, Negara Aji Baru, dan Bumi Aji tersebut secara yuridis berada di bawah penguasaan HGU PT BSA dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dokumen dimaksud berupa sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, hingga putusan pengadilan memenangkan PT BSA dalam sengketa lahan tersebut.

“Berdasarkan dokumen resmi dimiliki pemerintah, lahan tersebut merupakan HGU PT Bumi Sentosa Abadi. Legalitasnya telah diperkuat dengan keputusan pengadilan yang inkrahct, sehingga secara hukum kepemilikan dan penguasaannya sah,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Kata Helfi, ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2001 tentang HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakan HGU diberikan negara kepada badan hukum untuk mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu dan memiliki kepastian hukum selama masa berlaku.

Upaya fasilitasi dan tawaran kebun plasma 20 persen

Helfi menjelaskan, kepolisian bersama pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menangani konflik agraria yang telah berlangsung menahun tersebut. Menurutnya, berbagai upaya penyelesaian telah difasilitasi melalui dialog dan mediasi dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak perusahaan.

Salah satu upaya dilakukan yakni, mendorong PT BSA untuk memfasilitasi kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar, sebagai bentuk pemberdayaan dan solusi sosial-ekonomi.

Lebih lanjut skema tersebut, kata Helfi, mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma paling sedikit 20 persen dari total luas izin usaha perkebunan.

“Kami bersama pemerintah daerah telah mengundang semua pihak untuk duduk bersama. Perusahaan juga sudah diminta memfasilitasi kebun plasma 20 persen sesuai ketentuan. Namun dalam perkembangannya, sebagian warga menolak skema itu dan menginginkan penguasaan penuh atas lahan,” jelas Kapolda.

Menurut Helfi, perbedaan pandangan inilah yang membuat konflik belum menemukan titik temu dan berkepanjangan antarpihak-pihak terkait yang berlangsung hingga saat ini.

Polisi tegaskan sikap netral

Dalam menangani persoalan tersebut, Helfi menegaskan kepolisian bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak-pihak tertentu. Seluruh langkah diambil berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang berlaku.

“Kami tidak berpihak. Polisi hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan semua pihak menaati hukum,” tegasnya.

Selain itu, ia turut menambahkan, kepolisian baik tingkat Polres Lampung Tengah hingga Polda Lampung juga menghormati aspirasi masyarakat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum. “Kami terus mengimbau masyarakat tetap mentaati norma-norma hukum berlaku,” tambah dia.

Kedepankan langkah preventif dan persuasif

Lebih lanjut Helfi menekankan, penanganan konflik agraria di Anak Tuha selama ini tetap mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif. Aparat kepolisian, kata dia, berupaya mencegah terjadinya benturan maupun tindakan dapat merugikan semua pihak.

Namun demikian, Kapolda mengingatkan, apabila upaya persuasif tidak diindahkan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau pelanggaran hukum, maka tindakan penegakan hukum tetap bisa dilakukan.

“Kami mengedepankan langkah persuasif dan preventif. Tetapi jika situasi tidak kondusif dan hukum tidak dipatuhi, tentu ada langkah-langkah penegakan hukum yang bisa diambil,” tegasnya.

Oleh karena itu, Helfi kembali mengimbau masyarakat masih menduduki lahan HGU PT BSA agar bersikap kooperatif dan menahan diri, demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

“Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama, menjaga kondusivitas, dan mengikuti proses yang sedang berjalan,” tandas jenderal polisi bintang dua tersebut. (*)

R R

Share
Published by
R R

Recent Posts

Uang Rp.23 juta Melayang! Modus penyelsaian Masalah Berujung Pemerasan, Oknum Wartawan di Ringkus Tekab 308 Polres Tulang Bawang

TULANG BAWANG|ForRakyat.Co– Sabtu, (21/11/2026) Bermula dari persoalan di sebuah kontrakan, seorang pemuda justru harus kehilangan…

13 jam ago

Diduga Tanpa Papan Plang Informasi dan Pengawasan, Warga Sebut Proyek Siluman

TUBABA|ForRakyat.Co---Pekerjaan pembangunan drainase/siring yang berlokasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang…

1 hari ago

ALIANSI JAGA HUTAN LAMPUNG SURATI DINAS PERKIM BANDAR LAMPUNG, MINTA PEMBANGUNAN DI KAWASAN RTH WAY DADI DAN WAY HALIM DIHENTIKAN

BANDAR LAMPUNG|ForRakyat.Co– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta…

3 hari ago

Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru Telah Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Juli-September 2026

TUBABA|ForRakyat.Co--Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi…

3 hari ago

Palsukan Surat Izin Keramaian Mengatasnamakan Polsek, Oknum Wartawan Di Tulang Bawang Ditetapkan Tersangka

TULANGBAWANG|ForRakyat.Co – Aksi pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan institusi kepolisian berhasil diungkap jajaran Satuan…

3 hari ago

Gempita Gelar Aksi Desak Kejari Tulang Bawang Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya

Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)…

4 hari ago