Categories: KABAR AKTUAL

DAK BOK Diduga Bermasalah, Dinkes Tubaba Nyatakan Belum Ada Panggilan Kejari Tuba

TUBABA,FORRAKYAT.CO.ID-Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung mengaku pihaknya tidak pernah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang (Kejari Tuba).

Majril Kepala Dinas Kesehatan Tubaba, mengatakan, bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan surat undangan atau panggilan secara resmi dari pihak Kejari Tuba.

Hal tersebut dikatannya bahwa, Tidak ada undangan atau panggilan. “Biasanya kalau dipanggil oleh pihak kejaksaan, ada surat resmi yang masuk. Mungkin itu BPKAD,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan usai melaksanakan hearing di ruang Komisi ll, DPRD Tubaba, pada Senin (12/9/2022).

Terkait, dugaan ketidak sinkronan antara laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Tubaba tahun 2021 dengan LKPJ Majril beralasan pihaknya telah melakukan sinkronisasi anggaran dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tubaba.

” Itu bukan tidak sinkron, melainkan yang saya sampaikan itu adalah anggaran yang ada di Dinas Kesehatan saja, belum termasuk anggaran yang ada di Rumah Sakit Umum. Setelah jadi laporan pertanggungjawaban bupati, rupanya digabungkan, antara anggaran Rumah Sakit Umum dan dinas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua kajian keritis kebijakan publik pembangunan (K3PP) kabupaten Tulang Bawang Barat
Tanggapi agenda hearing Dinas kesehatan dan sejumlah kepala puskesmas dengan komisi ll digedung DPRD menyikapi persoalan masalah Realisasi dana DAK BOK dan Covid 19 pada Tahun anggaran 2021

Ahmad Basri mengatakan sampai hari ini sudah dua kali hearing dengan komisi ll DPRD Tubaba diketemukan banyak ” kejanggalan ” ketidak sesuaian dengan RKA – DPA dan kenyataan yang ada,” ujarnya pada jumat(29/7/2022)

” Pernyataan tersebut menarik pertama menunjukan adanya sikap seorang yang memiliki tanggung jawab besar atas amanah realisasi anggaran dana BOK dan Covid 19 yang mencapai puluhan milyar

Kedua pernyataan tersebut memberikan peluang terbuka untuk APH ( Kejari Tuba )menindaklanjuti serius apa yang dikemukakan oleh Kepala Dinas. Ketiga tentunya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tersebut memiliki konsekuensi luas terhadap UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 ( UU NOMOR 20 Tahun 2001).tutur ahmad Basri Peria kelahiran karta itu.

Menurut Ahmad Basri Bunyi dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 pasal 3 sangat jelas yakni setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonimian negara , dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling 1 milyar.bebernya

Dia juga menilai Dari pernyataan Kepala Dinas yang siap dipanggil APH ( Kejari Tuba) sesungguhnya akan membuktikan secara personal diri pribadi terhadap pemaknaan pada pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 dihadapan Aparat Penegak Hukum ( Kejari Tuba).

” Tinggal bagaimana sesungguhnya sikap Kejari Tuba menindaklanjuti pernyataan seperti yang saya disebutkan diatas.yang jelas Bola ” tantangan “sudah dilempar artinya bisa jadi dua kali hearing dengan komisi ll DPRD dianggap sesuatu yang tak berguna oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya. uangkapnya

Ahmad Basri juga mengatakan Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak penyimpangan DAK BOK Tahun 2020-2021 cukup dengan mengajukan beberapa pertanyaan oleh APH ( Kejari Tuba)

” Pertama berapa jumlah transper DAK BOK dari pusat kedaerah / Dinas Kesehatan. Kedua berapa transper dana Dinas Kesehatan kerekening masing – masing seluruh Puskesmas dan RSUM dari DAK BOK.

Ketiga tentunya melakukan investigasi dilapangan realisasi semua program kegiatan dari awal RKA hingga DPA sesuai atau tidak dilapangan. Keempat tentu meminta audit LHP BPK sebagai pembanding dalam investigasi realisasi dilapangan.” pungkasnya (jauhari)

R R

Share
Published by
R R

Recent Posts

Diduga Tanpa Papan Plang Informasi dan Pengawasan, Warga Sebut Proyek Siluman

TUBABA|ForRakyat.Co---Pekerjaan pembangunan drainase/siring yang berlokasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang…

14 jam ago

ALIANSI JAGA HUTAN LAMPUNG SURATI DINAS PERKIM BANDAR LAMPUNG, MINTA PEMBANGUNAN DI KAWASAN RTH WAY DADI DAN WAY HALIM DIHENTIKAN

BANDAR LAMPUNG|ForRakyat.Co– Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) secara resmi meminta penghentian seluruh aktivitas pembangunan serta…

2 hari ago

Pemerintah Tiyuh Penumangan Baru Telah Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Bulog Juli-September 2026

TUBABA|ForRakyat.Co--Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi…

2 hari ago

Palsukan Surat Izin Keramaian Mengatasnamakan Polsek, Oknum Wartawan Di Tulang Bawang Ditetapkan Tersangka

TULANGBAWANG|ForRakyat.Co – Aksi pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan institusi kepolisian berhasil diungkap jajaran Satuan…

2 hari ago

Gempita Gelar Aksi Desak Kejari Tulang Bawang Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya

Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)…

3 hari ago

Polisi Menyapa Lewat Rri, Polres Tulang Bawang Gencarkan Upaya Berantas Kampung Rawan Narkoba

Tulang Bawang|ForRakyat.Co– Komitmen memberantas peredaran narkotika terus diperkuat Polres Tulang Bawang. Kali ini, Satresnarkoba Polres…

5 hari ago