Tulangbawang,ForRakyat.co.id– Warga Kampung Bakungudik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, yang notabene masyarakat adat Mergou Pak Tulungbawang memprotes pematokan lahan yang terjadi di wilayah mereka. Masyarakat meminta penjelasan resmi dari pemerintah terkait status tanah yang diklaim sebagai milik negara.
Kepala Kampung Bakungudik, Santori, mengatakan kondisi di lapangan menimbulkan kegelisahan warga. Pasalnya, lahan yang selama ini mereka tempati juga dipasangi patok dan plang oleh pihak tertentu.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri sambil menunggu kejelasan dari pihak yang berwenang, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara.
Menurut Santori, Kampung Bakungudik sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia menyebut kampung tersebut bahkan sudah berdiri sejak abad ke-13 dan mulai berkembang pada abad ke-15. Oleh karena itu, warga mendefinisikan dasar-dasar pematokan lahan yang mencakup wilayah organisasi mereka.
“Kami berharap ada penjelasan yang transparan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujar Santori.
Warga juga meminta pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pertahanan, dapat memberikan solusi yang adil. Hal ini mengingat lokasi kampung yang bersinggungan dengan lahan perusahaan gula yang sebelumnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU), namun kini telah dicabut oleh pemerintah.
Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN pada Januari 2026 mencabut HGU seluas 85.244,925 hektare milik enam anak perusahaan Sugar Group Companies di Lampung.
Pencabutan tersebut dilakukan setelah lahan dinyatakan berada di atas aset negara milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari temuan BPK yang mencatat adanya HGU seluas lebih dari 85 ribu hektar di atas aset negara, yang berada di kawasan Lanud TNI Pangeran M. Bun Yamin. (Rdks)
Comment