Last updated on Oktober 28th, 2026 at 11:16 am
Ini merupakan aksi kedua yang diduga dilakukan perusahaan. Jika pada aksi pertama jumlah pam swakarsa diperkirakan ratusan orang, pada aksi kedua ini jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 800 orang yang terdiri dari petugas keamanan dan pekerja.
Di lapangan, mereka melakukan penebangan tanaman kelapa sawit dan karet serta merobohkan gubuk milik warga secara brutal.
*Robohkan Gubuk Meski Dihalangi Ibu Gendong Balita*
Yang paling disoroti warga adalah tindakan yang dinilai tanpa empati. Pihak pam swakarsa PT ILP tetap merobohkan sebuah gubuk milik masyarakat meskipun telah dihalangi oleh seorang ibu yang sedang menggendong balita.
Aksi tersebut dinilai arogan dan mengabaikan musyawarah. Warga menyebut perusahaan bertindak membabi buta tanpa hati nurani, padahal hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi bahwa lahan yang disengketakan tersebut masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Yunita, seorang ibu rumah tangga warga Bangun Rejo, menangis histeris menyaksikan gubuknya dirobohkan.
“Saya mohon kepada kepala kampung, camat, bupati, gubernur dan presiden agar bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini, karena tempat ini sudah menjadi sumber kehidupan kami dan anak kami. Kalau kebun kami ditebang, kami mau makan apa, dan kalau gubuk kami dirusak kami mau tinggal di mana, sedangkan untuk buat gubuk ini saja kami harus pinjam uang koperasi, biar ada tempat tinggal dan tempat usaha kami,” harap dia, sembari mengendong balita dan menahan isak tangis.
*Pemerintah Dinilai Bungkam*
Abdulrahman, warga Penawar, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai bungkam tanpa tindakan meski sudah dua kali perusahaan turun melakukan eksekusi lahan.
“Kita ini seperti tidak ada pemimpin, sudah dua kali pihak dari Indo Lampung turun ke lokasi untuk eksekusi lahan yang sudah menjadi sumber tempat kami makan minum, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah, baik dari kepala kampung, camat, ataupun perwakilan dari pemerintah daerah untuk menjadi penengah dan meluruskan permasalahan yang terjadi di lapangan,” papar dia.
Ia menegaskan, pemerintah baru terlihat saat menjelang pemilihan.
“Apakah harus terjadi tumpah darah dulu baru mereka turun. Jangan kalian datang mengunjungi warga, mendatangi setiap rumah warga saat akan mencalonkan diri saja. Saat situasi seperti ini kalian diam tanpa tindakan,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Marga Buai Aji yang merupakan satu kesatuan dalam Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang (LAMP-TB), Rusdi Rifaie, SH, meminta para wakil rakyat yang duduk di DPRD Tulangbawang, maupun di DPRD Provinsi Lampung agar dapat berbuat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah diresahkan oleh perusahaan.
“Disamping komisi yang membidangi, anggota dewan terutama dari daerah pemilihan setempat, sudah sepatutnya ambil peduli dengan kondisi krusial yang di alami masyarakat. DPRD Bisa saja panggil pihak perusahaan untuk di dengarkan duduk permasalahannya, sehingga pihak perusahaan tidak semena-mena,” tegas penggiat pers sejak satu tahun Kabupaten Tulang Bawang terbentuk ini.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan keterangan resmi terkait aksi pengamanan lahan tersebut. (red-n)
Komentar