Last updated on November 18th, 2026 at 03:56 pm
Tulang Bawang|ForRakyat.Co — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (Perseroda). Rabu (18/ 11/ 2026)
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Lapangan Gempita, Andika dihadapan sedikitnya seribuan massa demonstrasi dihalaman depan kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
Sebelumnya juga, massa aksi tersebut menyampaikan permohonan pemberhentian Bupati Qudrotul Ihkwan dari jabatannya ke kantor DPRD Tulang Bawang, berkaitan ragam dugaan pelanggaran dalam tuntutan masyarakat.
Menurut Gempita, langkah awal Kejari Tulang Bawang yang telah menetapkan dan menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya berinisial NVM atas dugaan perintangan penyidikan (Obstruction of Justice) patut diapresiasi. Kendati demikian, penegakan hukum dinilai belum selesai pada titik tersebut.
“Penahanan satu orang atas pasal perintangan penyidikan bukanlah garis finish. Masyarakat Tulang Bawang menuntut pengungkapan perkara pokok secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih”. Ujar Andika dalam keterangannya
Pada aksi penyampaian aspirasi tersebut, Gempita mengajukan enam poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum, diantaranya meminta :
1. Usut Perkara Pokok Tanpa Tebang Pilih: Mendesak Kejari untuk segera menetapkan tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi dana Penyertaan Modal dan penyelewengan BBM bersubsidi, serta memeriksa sejumlah pihak terkait termasuk para mantan kepala daerah/ penjabat (Winarti, Qudrotul Ikhwan, dan Ferli Yuledi) beserta pejabat lain yang terlibat.
Seret Aktor Intelektual:
2. Meminta penyidik memeriksa seluruh jajaran direksi, komisaris, oknum pejabat Pemkab Tulang Bawang, hingga pihak swasta atau mafia yang diduga menikmati aliran dana haram tersebut.
Transparansi Nilai Kerugian Negara:
3. Menuntut Kejari bersama BPK atau BPKP untuk membuka hasil audit kerugian keuangan negara secara terang-benderang kepada publik.
Sita Aset Daerah:
4. Mendesak dilakukannya pelacakan aset (asset tracing) dan penyitaan harta kekayaan pelaku guna memulihkan kerugian daerah kabupaten Tulang Bawang.
Tolak Intervensi Politik:
5. Mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap tegak lurus pada aturan perundang-undangan dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau lobi-lobi politik dari pihak manapun.
Ultimatum Pengawalan 7×24 Jam:
6. Gempita menyatakan akan terus mengawal proses hukum ini. Jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada perkembangan signifikan dalam penetapan tersangka perkara pokok, mereka mengancam akan turun dengan massa yang lebih besar serta melaporkan penanganan kasus ini ke Kejati Lampung, Kejagung RI, hingga KPK.
“Lawan korupsi, tegakkan keadilan di Tulang Bawang”. Pungkasnya Andika (red/rls)







Komentar