by

SULITNYA IZIN DI LAMPUNG TIMUR

-EKONOMI-345 views

SUKADANA,FORRAKYAT.CO-Bang Rizal, merespon hasil pelaksanaan konsilidasi Perhimpunan Pelaku Usaha Batu Belah Lampung Timur (PPUBBLT) di Balai Desa Sukadana Ilir, Kec Sukadana, Kab Lam Tim, Senin (24/10).

Bang Rizal selaku Ketua AWPI Lampung Timur, beliau menyampaikan, peran pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan suatu kebijakan dinilai kurang cermat dalam mengelola administrasi sebagai prosedur syarat dan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu mengacu pada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pelayanan publik. Karena, dari sekian banyak persoalan laporan masyarakat telah dipublikasikan oleh media, namun belum mendapatkan respon dari pemerintah.

Bang Rizal menilai, Pemkab Lamtim dalam mengelola perizinan dan tata kelola lingkungan serta berbagai dampaknya, kurang sigap dan lamban untuk menuntaskan segala persoalan yang menjadi prioritas

“Ini membuktikan carut marutnya sistem dan tata kelola di pemerintahan Lamtim,” ungkapnya.

Imbas dari lambannya penanganan beberapa kebijakan tersebut, sambung nya, salah satunya berdampak pada pelaku usaha batu belah di Lamtim yang saat ini sedang menyuarakan terkait sulitnya mendapatkan Izin.

“Mereka sudah melakukan dan mengupayakan berkomunikasi dengan berbagai jajaran perangkat daerah, karna hampir dua tahun mereka melakukan pengurusan perizinan namun sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Bung Sudin ketua PPUBBLT, menyampaikan kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Tak lain agar keluhan mereka bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan yang mempunyai peran, fungsi serta wewenang di bidang penerbitan berbagai jenis perizinan.

“Kami ingin mengajak seluruh UMKM yang ada di Lamtim bisa menyampaikan keinginan kepada pemerintah, baik pusat ataupun daerah agar ada solusi,” ungkapnya.

Selain itu, tak hanya soal perizinan, bung Sudin pun meminta ada badan hukum atau perizinan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Namun, pemerintah harus mendukung, berperan aktif dengan segala sumber daya yang melekat untuk mewujudkannya.

“Jangan kami dituntut untuk patuh dengan aturan akan tetapi pemerintah sendiri hanya menuntut haknya dengan alasan adanya aturan dan persyaratan tertentu tapi tidak memberikan solusi,” ungkap bung Sudin (tnk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.