Tubaba, ForRakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (06/08/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., serta diikuti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, kepala puskesmas se-Tubaba, dan jajaran terkait.
Rapat koordinasi tersebut membahas strategi percepatan kemandirian BLUD Puskesmas, peningkatan tata kelola keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba mendorong seluruh Puskesmas untuk bertransformasi menjadi BLUD yang mandiri sehingga mampu mengelola keuangan secara lebih fleksibel, efektif, dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan kondisi fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga meminta seluruh Puskesmas mengoptimalkan potensi pendapatan layanan serta memaksimalkan penyerapan DAK Nonfisik/Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita harus bekerja lebih maksimal agar Puskesmas mampu mandiri dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tubaba semakin berkualitas serta mampu bersaing dengan daerah lain,” tegas Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tubaba, Ns. Majril, S.Kep., M.M., menyampaikan bahwa ke depan BLUD Puskesmas akan diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan anggarannya secara mandiri. Ia juga menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan DAK Nonfisik/BOK yang dalam tiga tahun terakhir selalu berada di bawah 70 persen, bahkan hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 15 persen.
“Ke depan, BLUD Puskesmas tidak lagi menerima support anggaran dari APBD. Kita akan berikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran secara mandiri tanpa tergantung anggaran pemerintah daerah. Sangat disayangkan, anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui DAK Nonfisik justru serapannya masih rendah. Tiga tahun terakhir serapan kita selalu di bawah 70 persen, dan hingga Juni 2026 ini baru mencapai sekitar 15 persen,” ujar Majril.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKAD Tubaba, M. Mukmin, S.T., M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya BLUD Puskesmas yang mandiri melalui perbaikan tata kelola keuangan, optimalisasi pemanfaatan Dana BOK, serta penyesuaian Standar Harga Satuan (SSH), khususnya biaya operasional pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kondisi geografis di lapangan.
“Target kita tahun ini menuju kemandirian BLUD Puskesmas. BKAD siap mendukung melalui penyesuaian Standar Harga Satuan, termasuk biaya perjalanan dinas operasional Puskesmas agar lebih realistis sesuai kondisi geografis. Kami juga berkomitmen mempercepat proses revisi anggaran sehingga petugas kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal tanpa harus menggunakan biaya pribadi,” tegas M. Mukmin.
Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyepakati perlunya percepatan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai langkah mengoptimalkan pembiayaan program prioritas, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan Tuberkulosis (TB). Selain itu, penyesuaian biaya transport operasional bagi petugas kesehatan juga menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan pelayanan di wilayah yang jauh dapat berjalan lebih efektif.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap seluruh Puskesmas mampu memperkuat tata kelola BLUD, meningkatkan penyerapan anggaran secara optimal, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(*)
Komentar